23Jun/14

Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik‏

(Unila) : Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) bekerja sama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Epistema Institute menggelar Pelatihan Metodologi Sosio-Legal. Kegiatan berlangsung mulai 13-14 Juni lalu di Fakultas Hukum Unila.

Pegiat PKKPHAM Fathoni menjelaskan, pelatihan sosio legal ini digelar untuk mengembangkan studi ilmu hukum yang ada. Pihaknya menghadirkan Prof. B. Arief Sidharta, Dr. Widodo Dwi Putro, Dr. Myrna Safitri, Dr. HS. Tisnanta, dan Herlambang Perdana yang notabene merupakan narasumber kompeten di ranah kajian sosio legal. Kegiatan diikuti berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi, pengacara, staf ombudsman, hakim, dan mahasiswa.

Menurut Fathoni, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum.

Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

Lewat pelatihan ini diharapakan para penstudi hukum dapat terus mengembangkan pengetahuan dan kapasitasnya untuk dapat menjawab berbagai perkembangan dan problematika hukum di masyarakat. Seperti yang dipaparkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana.

Ia menjelaskan, pendekatan hukum yang cenderung normatif ternyata tidak cukup untuk memahami dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang di masyarakat.

Kebebasan pers misalnya yang sering dikatakan telah berkembang baik di Indonesia. Jika dilacak secara jujur dari sejarah dan perkembangannya, ternyata belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Tak heran jika kasus-kasus kekerasan dan krimialisasi pers masih acap terjadi. “Oleh karenanya kita membutuhkan pendekatan sosio legal untuk bisa memahami hukum secara lebih holistik,” ujarnya.

Ketua Asosisasi Filsafat Hukum Indonesia Prof. B. Arief Sidharta menambahkan, ilmu hukum adalah multidisiplin, sehingga ilmu hukum harus terbuka dan mengakomodasi ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya yang notabene hukum sebagai objeknya. “Ilmu hukum secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret,” pungkas Arief.[] Inay

Sumber: http://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%e2%80%8f/

23Jun/14

Dikti Kucurkan Rp400 Juta Untuk PMW Unila‏

(Unila) : Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) gelontorkan dana Rp400 juta bagi pengembangan kewirausahaan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) melalui Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) tahun 2014.

Ketua Tim Seleksi PMW Unila Hartono, S.Sos,. M.A. mengatakan, tahun ini Dikti telah menganggarkan Rp400 juta sebagai alokasi dana PMW tahun 2014. Melalui program ini para mahasiswa akan memperoleh dana segar pengembangan wirausaha Rp5-7 juta per orang.

Salah satu pencapaian program PMW yakni melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diadakan tiap tahun agar para mahasiswa berani berwirausaha pada masa kuliah. Peserta diklat PMW tahun ini sebanyak 55 mahasiswa. Mereka berasal dari berbagai fakultas di Unila dengan berbagai pengembangan usaha. Mulai dari mikrobisnis di bidang kuliner hingga makrobisnis seperti pengembangan potensi sumber daya alam di daerah.

Hartono menegaskan, langkah yang dilakukan Dikti ini ditujukan agar para mahasiswa mampu membentuk soft skill yang terfokus pada pembentukan mental dalam menghadapi tekanan dan berani menangkap peluang bisnis di tengah masyarakat. PMW pada mahasiswa sendiri ditekankan pada aspek umum rencana usaha. Meliputi aspek ekonomi dan pemasaran, produksi, manajemen, organisasi, dan keuangan.

“Ulasan mengacu pada hasil survei pengamatan pangsa pasar atau survei kelayakan usaha. Para peserta harus mampu mengetahui psikologis konsumen, mempunyai keunggulan pada produk dan pemakaian pemasarannya,” ucapnya di Aula lantai 4 Rektorat Unila, Jumat (13/6).

Pria yang juga Tim Konselor PMW Dikti di Lampung ini menambahkan, PMW merupakan program pengembangan wirausaha di kampus. Program ini sudah berlangsung untuk angkatan ke enam. Selama itu pula PMW Unila sudah menetaskan 600 wirausaha muda berhasil dengan rata-rata lulusan 50 orang per tahun dari pelaksanaan PMW setahun sekali.

“Penyerapan sarjana semakin sempit. Perlu pengembangan wirasausaha yang dikembangkan agar punya karir di bisnis,” paparnya.

Dosen Jurusan Administrasi Niaga FISIP Unila ini juga membedakan Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) dengan PMW. Menurutnya PKM bisa diikuti oleh mahasiswa yang tidak dibatasi tingkat semesternya, akan tetapi aspek kerja sama pun pendek. Sedangkan PMW hanya bisa diikuti mahasiwa semester akhir dengan syarat mahasiswa telah menempuh 80 SKS untuk program S1, dan 60 SKS untuk diploma.

Untuk menjadi member PMW Unila, sambungnya, harus melewati berbagai seleksi ketat. Pada 2014 ini perekrutan peserta PMW Unila dimulai dari fase sosialisasi formulir yang telah menjaring sebanyak 379 orang. Kemudian dilakukan seleksi awal berkas sehingga pesertanya menjadi 171 orang, baru masuk seleksi wawancara dan tersisa 55 orang. Jumlah ini yang berhak mengikuti diklat PMW.

Ditambahkan Hartono, penanganan wirausaha tidak melulu fokus di pengembangan usaha bisnis tapi memupuk jiwa kemandirian agar ketika lulus mempunyai solusi tidak terpaku jaringan kerja berbasis instansi. Untuk itu pematangan soft skill penting pada banyak hal. PMW akan membimbing, memonitoring, mengarahkan, dan mengembangkan potensi mahasiswa agar menghasilkan.

“Penilaiannya bisa berbentuk poster dan berbagai media dokumentasi lainnya. Hal itu yang dikoreksi dari tim seleksi Dikti dan Unila. Hasil penilaian itu juga akan dipublikasi pada pekan kreativitas umum mahasiswa bertepatan dengan Dies Natalis Unila September mendatang,” pungkasnya.[] Inay

Sumber: http://www.unila.ac.id/dikti-kucurkan-rp400-juta-untuk-pmw-unila%e2%80%8f/

23Jun/14

Pengawas SBMPTN Diminta Antisipasi Berbagai Kecurangan‏

(Unila) : Pelaksanaan Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ke berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) termasuk di Universitas Lampung (Unila) tak luput dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Untuk itu panitia lokal (panlok) 27 Unila meminta 1.537 pengawas SBMPTN agar mengantisipasi segala hal yang dapat menciderai pelaksanaan SBMPTN tersebut.

Demikian ditekankan Ketua Panlok 27 Unila Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., saat memberikan pengarahan pengawas SBMPTN di Gedung Serba Guna Unila, Jumat (13/6) siang. Pengarahan diberikan kepada 821 pengawas internal yang terdiri dari dosen serta karyawan Unila, maupun 716 pengawas eksternal yang terdiri dari kalangan guru dan dosen di sekolah juga perguruan tinggi yang digunakan sebagai lokasi tes.

Pembantu Rektor I Unila ini juga mengingatkan agar para pengawas waspada pada berbagai bentuk pelanggaran baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Terlebih dengan jumlah peserta ujian tulis yang tahun ini mencapai 19.212 siswa SMA sederajat untuk tahun kelulusan 2012-2014. Adapun 1.537 pengawas tersebut akan dibagi secara acak dengan rincian 433 orang untuk siswa saintek, 706 orang untuk soshum, dan 398 orang untuk campuran.

“Tahun lalu ada 96 ribu pendaftar dan Unila menerima 1.500 orang. Dari jumlah itu sebanyak 30 persen siswa tidak masuk karena berbagai kategori. 15 persen di antara calon mahasiswa gagal diterima karena salah mengisi data diri. Sisanya karena berbagai bentuk indikasi sampai fakta terhadap aksi kecurangan,” paparnya.

Dengan semakin kompetitifnya proses penyeleksian tiap siswa untuk mendapat satu kursi di Unila maka kemungkinan munculnya beragam bentuk kecurangan baik manual maupun menggunakan kecanggihan alat teknologi komunikasi. Oleh karena itu para pengawas diminta bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.[] Inay

Sumber: http://www.unila.ac.id/pengawas-sbmptn-diminta-antisipasi-berbagai-kecurangan%e2%80%8f/

23Jun/14

BRI akan Tingkatkan Layanan Perbankan untuk Unila

(Unila) : Universitas Lampung (Unila) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sepakat menjajaki kerja sama. Hal ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku rektor dan Tri Wintarto sebagai Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Bandarlampung.

Adapun maksud nota kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi kedua belah pihak dalam rangka melakukan kerja sama di berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme penerimaan setoran pembayaran mahasiswa secara online, jasa perbankan lainnya, dan pengelolaan dana kedua belah pihak.

Bank Rakyat Indonesia sendiri merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan. Salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas online banking system maupun jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya. Untuk itu PT BRI (Persero) Tbk sepakat untuk menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Antara lain meliputi pengelolaan dana operasional serta dana-dana lainnya di lingkungan Unila, penerimaan setoran mahasiswa secara online, pengembangan sistem dan layanan penerimaan pembayaran uang pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, dan pengelolaan pembayaran gaji/honor karyawan.

Tak sebatas itu sesuai dengan nota kesepahaman yang berlaku selama tiga tahun ke depan, BRI juga menawarkan kerja sama dalam hal pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh PT BRI (Persero) Tbk untuk Unila. Hal ini merupakan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman.

Antara lain pemberian fasilitas BRIGuna (Kredit Berpenghasilan Tetap), pemberian fasilitas Kredit Consumer (KPR, KKB, Kartu Kredit) kepada karyawan Unila yang memerlukan, pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya seperti Electronic Bank Statement, BRIZZI, Mocash (sarana pembayaran pengganti uang tunai) dan Cash Management System, pemberian fasilitas untuk pembukaan outlet kerja PT BRI (Persero) Tbk di lingkungan Unila, serta kerja sama lain yang saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.[] Inay

Sumber: http://www.unila.ac.id/unila-bri-jalin-kerja-sama-usai-tandatangani-nota-kesepahaman%e2%80%8f/